PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ELECTRONIC WALLET TERHADAP PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA ELECTRONIC WALLET OLEH BANK INDONESIA

CIKADEWI, SIWI and SURADI, SURADI and Njatrijani, Rinitami (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ELECTRONIC WALLET TERHADAP PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA ELECTRONIC WALLET OLEH BANK INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Electronic Wallet atau Dompet Elektronik menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI/18/2016”) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Perusahaan E-Commerce menyelenggarakan e-Wallet guna memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bagi penggunanya. Namun, dengan dibekukannya beberapa kegiatan usaha e-wallet oleh Bank Indonesia memberikan beberapa dampak bagi penggunanya. Dampak tersebut diantaranya adalah ketidaknyamanan dan ketidakpraktisan pengguna dalam bertransaksi secara online. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembekuan kegiatan usaha e-Wallet oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 dan Untuk mengetahui peranan perusahaan penyelenggara e-Wallet dalam menghadapi pembekuan kegiatan usaha e-Wallet oleh Bank Indonesia. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pembekuan kegiatan usaha e-Wallet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 memiliki Tahapan yang diatur dalam undang – undang yaitu adalah Perizinan sebagai penyelenggara Electronic Wallet, Penyelenggara Electronic Wallet, Pengawasan dan Laporan Penyelenggaraan Electronic Wallet, serta Sanksi dan Pencabutan Izin Kegiatan Usaha Electronic Wallet oleh Bank Indonesia.Selain itu Bukalapak berupaya dengan melakukan penginformasian terkait masalah pembekuan kegiatan usaha e-Wallet serta pemberitahuan kepada pengguna bahwa saldo yang ada di dalam BukaDompet masih dapat digunakan ataupu ditarik kembali. Bukalapak juga tetap berkerjasama dengan perusahaan jasa pembayaran lainnya agar pengguna memiliki banyak pilihan untuk bertransaksi walaupun BukaDompet sedang tidak dapat digunakan. Selain itu Bukalapak juga bekerjasama dengan DANA membuat BUKADANA yaitu e-Wallet baru yang dapat digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi secara online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembekuan kegiatan usaha e-Wallet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 masih dirasa belum spesifik dan penuh kerancuan serta PT Bukalapak sudah berusaha sebisa mungkin dalam menangani kasus pembekuan kegiatan usaha e-Wallet oleh Bank Indonesia. Namun memang permasalahan tersebut masih belum mendapatkan kejelasan izin oleh Bank Indonesia.Bank Indonesia diharapkan mampu mengembangkan kembali peraturan terkait e-Wallet dan Bukalapak diharapkan dapat mengambil keputusan yang jelas terkait nasib dari BukaDompet.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:74419
Deposited By:Ms Fahim FH
Deposited On:18 Jul 2019 14:09
Last Modified:18 Jul 2019 14:09

Repository Staff Only: item control page