PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA DALAM HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS: PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH RUMAH PRODUKSI FILM "BENYAMIN BIANG KEROK")

Abstract

Negara berperan untuk menetapkan peraturan – peraturan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang antara lain meliputi aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan dalam bidang pengetahuan, budaya menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Sehingga sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana salah satu hak yang dilindungi dalam HKI adalah hak cipta yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Industri film di Indonesia yang semakin maju tidak memungkiri terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta film di Indonesia salah satunya pada film Benyamin Biang Kerok. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, termasuk dalam bentuk peraturan, buku dan jurnal, serta kamus. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pelanggaran hak cipta terhadap film Benyamin Biang Kerok terjadi karena hak moral penulis naskah asli cerita Benyamin dilanggar, dengan melakukan perubahan naskah film tanpa seizin penulis. Gugatan yang diajukan oleh penulis naskah asli pun juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak dilibatkannya salah satu pihak dalam materi gugatannya. Hak moral merupakan suatu hak esklusif yang melekat erat pada pencipta suatu karya yang bersifat abadi dan tidak dapat diambil alih selama pencipta tersebut hidup dan hanya dapat dialihkan kecuali melalui wasiat dan sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang