FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi yang harus dijalankannya. Penulisan ini menitikberatkan pada fungsi pengawasan. Menguatnya fungsi dan peran DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan kepada Kepala Daerah yang bertujuan agar tidak bertindak berlebihan dalam mengambil kebijakannya sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka hal ini menjadikan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelengaraan pemerintahan daerah, agar daerah terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perumusan masalah dalam penulisan ini yakni : Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Banjarnegara? dan Bagaimana Problematika Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Banjarnegara ? Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penulisan hukum ini metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan melakukan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di Kabupaten Banjarnegara meliputi : Pengawasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara, dan pengawasan DPRD Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara atas Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Kedua, Problematika Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di Kabupaten Banjarnegara meliputi : Belum terlembaganya sistem standar dan prosedur baku pelaksanaan pengawasan pada DPRD Kabupaten Banjarnegara, belum tersusunnya agenda pengawasan dan mekanisme tindaklanjut dalam pelaporan hasil pengawasan di DPRD Kabupaten Banjarnegara, dan belum optimalnya pengorganisasian seluruh sumber daya pengawasan. Ketiga, Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan di dalam mengatasi problematika fungsi pengawasan terhadap LKPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara : Menentukan agenda pengawasan, menindaklanjuti pengawasan, penyusunan Laporan yang tepat, dan berusaha menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis. Kata kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD, LKPJ, Kabupaten Banjarnegara.