PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN INVENTORY

Abstract

Permasalahan dalam hal pemberian kredit merupakan persoalan yang seringkali terjadi dalam kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta pengamanan dalam pemberian salah satu jenis kredit yaitu kredit modal kerja dengan jaminan berupa inventory dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditur dalam melakukan pemberian kredit modal kerja dengan jaminan inventory apabila terjadi wanprestasi dan objek jaminan inventory sudah tidak memiliki nilai yang sama dengan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam pemberian kredit modal kerja dengan jaminan inventory harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Prosedur Kredit (SPK) yang pada dasarnya kegiatan usaha debitur yang akan dibiayai perlu diyakini oleh bank bahwa debitur tidak akan merugikan bank. Ketika terjadi suatu hal tertentu yang merugikan bank, selaku kreditur bank memiliki perlindungan hukum berupa hak eksekutorial yaitu hak untuk menjual inventory yang merupakan objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bank berhak atas pencairan dana asuransi yang ada apabila inventory yang merupakan objek jaminan fidusia terjadi kerusakan, maupun bencana yang mengakibatkan rusaknya jaminan inventory.