ANALISISYURIDIS PENERAPAN ASAS JUSTICE COLLABORATOR TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP(STUDI PUTUSAN :5/PID.SUS.TPK/2018/PT.DKI)

SIMARMATA, TINA BR and Purwoto, Purwoto and Serikat P.J, Nyoman (2019) ANALISISYURIDIS PENERAPAN ASAS JUSTICE COLLABORATOR TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP(STUDI PUTUSAN :5/PID.SUS.TPK/2018/PT.DKI). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, yang disebut Justice Collaborator. Peranan saksi sebagai Justice Collaborator sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang mana jumlah kasusnya masih tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi,untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui hambatan yang diterima oleh Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi .Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.Di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Tanduk seorang Justice Collaborator baru diatur dalam peraturan bersama aparat penegak hukum serta surat edaran Mahkamah Agung. Dalam memberikan kesaksian pada umumnya Justice Collaborator termotifasi oleh pengurangan masa tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin bertobat. Namun juga dalam kesaksian terkadang seorang Justice Collaborator diganggu atau dihalangi oleh teman sesamanya yang melakukan suatu kejahatan, dan hal inilah yang perlu diatur oleh tiap-tiap negara didunia agar pembongkaran suatu perkara kejahatan dapat berjalan maksimal, dan mendapatkan perlindungan yang jelas bagi Justice Collaborator yang mau membongkar kasus tindak pidana korupsi. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator, Peranan,perlindungan

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:74398
Deposited By:Mr Ngalip Martono FH
Deposited On:18 Jul 2019 13:46
Last Modified:18 Jul 2019 13:46

Repository Staff Only: item control page