KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ONLINE

Abstract

Berita bohong atau dikenal dengan Hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, (1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Berita Bohong Menurut Hukum Positif Saat Ini? (2) Bagaimana Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Berita Bohong Yang Akan Datang?. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan berita bohong menurut Hukum Positif saat ini dan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan upaya penanggulangan berita bohong yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Aturan Mengenai Berita Bohong yang ada di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 390. Sedangkan aturan Berita Bohong yang ada dalam Undang-undang yaitu dalam UU no. 11 th 2008 dan UU no. 1 th 1946. Pembaharuan UU no. 11 th 2008 yaitu UU no. 19 th 2016. Terdapat juga dalam RUU KUHP 2018 dalam Pasal 285 dan 589.