ANALISA YURIDIS TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst jo Putusan No. 26/PID.TPK/2018/PT DKI.Jkt)

Abstract

Obstruction Of Justice merupakan bukti nyata meningkatnya kejahatan korupsi di Indonesia berupa tindak pidana yang ditujukan untuk menghalangi proses peradilan yang bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang berwibawa, bermartabat dan mandiri. Permasalahan dalam penulisan hukum ini berupa bagaimanakah kebijakan formulasi dan praktek penerapan kebijakan Obstruction Of Justice tersebut. Melalui penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data sekunder, diketahui bahwa pengaturan terkait Obstruction Of Justice dalam peradilan tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui putusan No.26/PID.TPK/2018/PT DKI.Jkt yang dianalisa, praktek penerapan kebijakan Obstruction Of Justice pun telah ditegakkan dimana pelaku divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.