PERAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG

Abstract

Pekerja/buruh dalam pelaksanaan hubungan kerja, diperlukan perlindungan guna menghadapi tantangan dan risiko pekerja/buruh yang semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan menjadikan bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 dalamundang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yangdisebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Pekerja/buruh dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya, salah satunya diikutkan dalam program atau kebijkan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendapatkan jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun. Tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang melakukan ketidakpatuhan dalam kepesertaan BPJS. Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang diperlukan guna menegakkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait kewajiban Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hambatan yang dialami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan hak pekerja/buruh, khususnya hak untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan di atasyaitu sumber data primer yang didukung sumber data sekunder.Metode pengumpulan data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Langkah analisis selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan hubungan antar kategori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait BPJS TK mengalami peningkatan dari tahun ketahun walaupun masih ada beberapa hambatan yang belum teratasi. Guna meminimalisir hal itu, Disnakertrans Jateng melakukan kerjasama/koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang membentuk tim waspadu.Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengahdan BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang