KRITERIA PENENTUAN KEBARUAN DALAM KASUS PT.AGREE PROGRESS INTERNATIONAL (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DAN PUTUSAN MA NO.554.K/PDT.SUS-HKI/2015)

Abstract

Desain industri merupakan produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan. Produk desain industri yang memenuhi aspek estetika akan menimbulkan daya jual sehingga terdapat nilai ekonomi yang tinggi. sebuah desain industri yang dilindungi harus memiliki unsur kebaruan. Pada dasarnya kriteria kebaruan suatu desain industri harus terdapat daya pembeda yang signifikan. Pengaturan nasional mengenai asas kebaruan desain industri termuat dalam pasal 2 ayat (1) (2) (3) UU No.31 Tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang. Dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak terkait penerapan kriteria kebaruan Putusan MA No.554.K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan mengetahui kesesuaian penerapan kriteria kebaruan dalam Putusan tersebut dilihat dari UU No.31 Tahun 2000. Permasalahan muncul sebab desain industri yang sudah lama didaftarkan dan digunakan PT.Agree didaftarkan kembali oleh pihak tergugat serta menyatakan desain industri tersebut merupakan milik tergugat karena memenuhi kriteria kebaruan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desain industri milik tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan sehingga putusan MA No.554.K/Pdt.Sus-HKI/2015 membatalkan pendaftaran desain industri tergugat dan penggugat yang memenuhi syarat kebaruan dinyatakan sebagai pemilik sah desain industri tetap dapat menggunakan desain industri miliknya.