TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IZIN MENDIRIKAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) BERDASARKAN PP NO. 64 TAHUN 2016

Abstract

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah di bidang penyederhanaan perizinan perumahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.Mendirikan bangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dipandang perlu adanya penyederhanaan dan penurunan biaya perizinan bagi pembangunan Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar hukum dari izin mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait dengan izin mendirikan perumahan MBR dan untuk mengetahui implementasi dari PP Nomor 64 Tahun 2016 khususnya terkait dengan perizinan mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris , di mana mengggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwaKebijakan Pemerintah terkait dengan izin mendirikan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalahMasyarakat Berpenghasilan Rendah diberi kemudahan dan cepat didalam mengurus izin perumahan.Masyarakat Perbenghasilan Rendah (MBR), dalam pengurusan perizinan mendirikan perumahannya tidak perlu mengurus perizinan yang terkait dengan Ijin lokasi, Rekomendasi peil banjir, Persetujuan gambar masterplan, Permohonan pengesahan siteplan, Persetujuan dan pengesahan gambar siteplan, Izin cut and fill, Analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Terkait dengan kendala yang ditemukan dalam implementasi khususnya terkait dengan perizinan mendirikan perumahan masyarakat bepenghasilan rendah adalah belum semua Pememerintah Daerah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Peraturan Daerah khususnya terkait dengan Izin mendirikan perumahan masyarakat berpenghaasilan rendah. Kata Kunci : Tinjuan Yuridis Tentang Izin Mendirikan Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)