PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT PURA BARUTAMA KABUPATEN KUDUS

Abstract

Kabupaten Kudus memiliki ribuan perusahaan industri besar, kecil, dan menengah, salah satunya adalah PT Pura Barutama. PT Pura Barutama yang berdiri tahun 1975 adalah industri kertas yang merupakan anak perusahaan dari PT Pura Group Kabupaten Kudus. Pada tahun 2016 terdapat aduan dari masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat dari pembuangan limbah yang diduga berasal dari PT Pura Barutama.Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melaluiDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) melakukan pengecekan sebagai upaya penyelidikan.Hasil penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa benar adanya PT Pura Barutama membuang limbah yang membuat sungai tercemar. Pengaturan mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri PT Pura Barutama Kabupaten Kudus”akan membahas mengenai apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah industri PT Pura Barutama Kabupaten Kudus serta apahambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah industri PT Pura Barutama Kabupaten Kudus dan upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara sebagai klarifikasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah industri PT Pura Barutama Kabupaten Kudus terbagi menjadi empat bagian yaitu yang pertama adalah melakukan verifikasi berdasarkan aduan dari masyarakat. Masyarakat melakukan aduan melalui media sosial twitter kepada akun Gubernur Jawa Tengah. Yang kedua melakukan pertemuan klarifikasi dan negosiasi sengketa lingkungan hidup dengan pihak PT Pura Barutama sehingga dapat ditentukan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Yang ketiga penetapan sanksi berupa paksaan pemerintah yaitu penjatuhan sanksi administrasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) melalui surat peringatan yang ditujukan kepada penanggung jawab perusahaan industri kertas PT Pura Barutama untuk memperbaiki kondisi dan kinerja Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah industri PT Pura Barutama Kabupaten Kudus adalah keterlambatan mengenai laporan rutinperlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yaitu melakukan upaya represif dengan menjatuhkan sanksi administratif.