PROBLEMATIKA KETENTUAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI PATEN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016.Permasalahan yang dipersoalkan di sini adalah problematika ketentuan alih teknologi melalui lisensi Paten di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana proses pemerintah mengatasi problematika ketentuan alih teknologi melalui lisensi Paten di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat adanya ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) “wajib” dilakukan pencatatan oleh Menteri, sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri berbunyi bahwa suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut adalah didasarkan atas suatu “permohonan pendaftaran oleh pemohon”, baik secara sendiri maupun atas dasar pendelegasian atau orang yang diberi kuasa atas itu. Beberapa solusi berkaitan dengan pencatatan/pendaftaran perjanjian lisensi kekayaan intelektual umumnya dan paten khususnya. Sepanjang yang berhubungan dengan alih teknologi, bagian yang harus diperhatikan dalam proses alih teknologi adalah: (1) agreement, (2) performance, and (3) law. Sehubungan dengan ini, pemerintah harus menyusun strategi industrialisasi dengan pengaturan alih teknologi yang progresif tetapi tidak mematikan daya ikhtiar sambil memberikan kepada pengusaha nasional fasilitas yang cukup untuk mempercepat proses alih teknologi asing. Dalam rangka mencapai sasaran optimal perlu dibuat peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang perbendaharawan, yang mengatur prosedur pembelian barang modal pemerintah dari luar negeri yang menggunakan teknologi mutakhir, agar dalam waktu singkat para ahli kita dapat mengambil alih pekerjaan yang sekarang masih ditugaskan kepada ahli bangsa asing.