PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ILEGA

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ILEGAL Menjamurnya usaha gadai ilegal, telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan POJK Nomor 31 POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian untuk menciptakan pergadaian yang sehat dan tertib. Namun, banyaknya perusahaan gadai yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada standarisasi mekanisme dalam menjalankan usaha gadai sehingga bisa mencederai hak-hak nasabah gadai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis diperoleh dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan dan dikaji secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap usaha gadai ada 2 yaitu pengawasan mikroprudensial dan conduct of business namun, bagi perusahaan pergadaian yang belum mendaftar dan memiliki izin usaha sesuai dengan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pengawasan yang diberikan hanya berupa pemantauan dari luar saja. Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga diluar peradilan. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah gadai ilegal yang dilakukan oleh OJK adalah dengan melakukan pengawasan market conduct dan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi