TINJAUAN YURIDIS PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2018 (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN KUDUS)

MAULANA, DAVID NOOR and Indarja, Indarja and saraswati, Retno (2019) TINJAUAN YURIDIS PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2018 (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN KUDUS). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau melalui jalur perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. Calon perseorangan pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kudus menjadi menarik karena diikuti dengan 2 (dua) pasangan calon perseorangan dari 5 (lima) pasangan calon yang ikut bertarung pada pesta demokrasi di Kabupaten Kudus Tahun 2018. Calon perseorangan itu lahir sebagai bentuk kritik dan merupakan alternatif dari partai poltik yang memiliki beberapa kelemahan. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Kudus)” dilakukan untuk mengetahui dasar hukum calon perseorangan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terkait fokus penelitian untuk mendukung data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan calon perseorangan terdapat dalam UU Pilkada, PKPU, serta Putusan MK untuk perkembangan demokrasi yang lebih baik. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2018 terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahap pencalonan, kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil, dan penetapan pasangan calon terpilih. Hambatan yang dialami dijabarkan dalam daftar invetaris masalah yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dimana hambatan terbesar terjadi pada segi administrasi maupun pelaksanaan. KPU diharapkan terus mengevaluasi dan melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, hal ini untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan pada peserta serta pemilih. Kata kunci : Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Calon Perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kudus.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:74318
Deposited By:Ms Fahim FH
Deposited On:17 Jul 2019 13:59
Last Modified:17 Jul 2019 13:59

Repository Staff Only: item control page