PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

Abstract

Negara Republik Indonesia dalam sistem pemerintahannya memakai sistem pemerintahan Presidensiil. Idealnya sistem Presidensiil harusnya dibarengi dengan meminimalisir jumlah Partai Politik, karena sistem multi Partai dapat menimbulkan kerentanan hubungan antara eksekutif-legislatif. Permasalahan-permasalahan banyaknya Partai di Republik Indonesia Pertama, dapat terjadinya ketidakstabilan dalam pemerintahan karena dalam menentukan kebijakan pemerintah pusat dipengaruhi Partai Politik, Kedua, kebijakan Parliamentery Treshold (ambang batas) menjadi latar belakang perlunya penyederhanaan multi-Partai di Republik Indonesia, dan ketiga, yaitu praktik politik koalisi semu dapat menimbulkan kegaduhan politik antara eksekutif-legislatif. Tujuan penulisan ini untuk menunjukkan pengaruh sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan Presidensiil, adanya kelemahan dari banyaknya Partai Politik serta upaya mengatasinya, dan menjelaskan upaya untuk dapat melakukan penyederhanaan Partai di Republik Indonesia. Ruang lingkup penulisan ini yaitu Demokrasi di Indonesia dilakukan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh rakyat, yang diterapkan melalui pemilihan umum (pemilu) serta Partai Politik sebagai lembaga yang mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi di Negara Republik Indonesia dan sistem Partai Politik adalah sistem multi-Partai sederhana. Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini. Kelemahan banyaknya Partai Politik di Republik Indonesia dan cara mengatasinya ialah syarat pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum masih terlalu mudah, ketidakjelasan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik, ketidakjelasan terhadap penyelesaian sengketa internal Partai Politik, dan Proses Penyederhanaan Sistem Multi-Partai era Reformasi Belum Pernah Dilaksanakan. Kemudian cara penyederhanaan Partai Politik di Republik Indonesia bisa dilakukan dengan cara Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold. Penulisan ini dapat disimpulkan pengaruh sistem kepartaian berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia, kelemahan dari banyaknya Partai Politik yaitu ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang dipengaruhi koalisi gabungan Partai, dan lembaga negara perlu segera membenahi sistem politik di Negara Republik Indonesia dengan memisahkan antara politik (terutama Partai Politik) dengan birokrasi sehingga tidak boleh ada intervensi Partai kepada Pemerintahan. Kata Kunci : Partai Politik, Penyederhanaan Partai Politik, Sistem Presidensiil.