TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstract

Penyelenggaraan reklame ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame, meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor akibat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota. Penelitian dengan judul “Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Reklame” dilakukan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam perumusan kebijakan dan pengawasan reklame serta mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam perumusan kebijakan dan pengawasan reklame. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terkait fokus penelitian untuk mendukung data utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame. Hambatan yang dialami ialah internal dan eksternal, yaitu sistem perizinan dan pengawasan reklame Dinas Penataan Ruang masih bersifat offline, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya keterbukaan informasi di Dinas Penataan Ruang dan biro-biro pemasangan reklame yang berbuat nakal. Penyelenggaraan reklame di Kota Semarang tidak dapat bejalan begitu saja, pemerintah harus selalu mengatur dan mengawasi dengan baik serta diperlukan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang yang baik, indah, dan sesuai aturan. Kata Kunci : Dinas Penataan Ruang, Penyelenggaraan Reklame.