PERAN SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG

Abstract

Tingginya angka pengangguran masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Berdasarkan data jumlah pengangguran ini, tentunya menjadi beban pemerintah yang harus dicarikan solusinya dengan berbagai terobosan dalam menciptakan kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja adalah melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja guna mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri antara lain melalui program pemagangan ke Jepang. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui peran Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan permasalahan pemagangan. Kedua, mengetahui pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang oleh Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang ada di masyarakat.Metode ini digunakan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan peran Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang oleh Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan perannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Namun berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang, program pemagangan ini tidak sepenuhnyasesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya tidak sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.