ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG GUGAT CERAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEDA AGAMA (StudiPutusanPengadilanNegeriKabupaten Semarang Nomor105/PDT.G/2017/PN Unr)

Abstract

Setiap orang yang telahmelaksanakanperkawinanpastiinginperkawinannyatetaputuhhinggamautmemisahkan, namuntidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan perkawinantersebutputuskarenaperceraian apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh pasangan terlebihpadapasanganbeda agama yang memilikiperbedaanprinsipdalam agama merekamasing-masing, walaupun perkawinan beda agama sendiri sebenarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuandaripenelitian iniuntukmenganalisisapa saja yang menjadidasarpertimbangan Hakim dalammemutusperkaraperceraianPegawaiNegeriSipilbeda agama serta apa sajaakibat hukumdariperceraiantersebut. Metodedalampenelitianiniyaitumenggunakanpendekatanyuridisnormatif yaitusuatupenelitian yang menekankanpada norma-norma hukum yang berlakumelalui penelitian kepustakaan. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil beda agama ini terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkaranya yakni Putusan Pengadilan NegeriKabupatenSemarang Nomor 105/PDT.G/2017/PNUnr diputus secara verstek dan pertimbangan hukumnya antara lain perbedaan prinsip dalam agama yang menyebabkan perselisihan terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain bahkan tidak peduli pada keluarganya, serta mendapatizinuntukmelakukanperceraiandariPejabat. PerceraianatasperkawinanPegawaiNegeriSipil beda agama dalam putusan tersebut jugamengakibatkanakibat hukum antara lain para pihak terkait harus mencatatkan perceraian tersebut, terhadap harta bersama harus dibagi secara seimbang, terhadap anak-anak yang sudah berumur 18 tahun maka ia berhak memilih untuk ikut siapa, serta terhadap kewajiban nafkah yakni Tergugat tidak wajib memberikan sebagian hartanya untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya sebab yang menggugat cerai adalah istri dan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah istri. Saran dari permasalahan ini adalah agar diaturnya peraturan terkait perkawinan beda agama dan perceraiannya, selain itu sebisa mungkin mencari pasangan yang seiman dan menghindari perceraian.