URGENSI PEMBATALAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR DARI INDONESIA KE SINGAPURA PENULISAN HUKUM

Abstract

Salah satu negara yang mengadakan perjanjian internasional dengan Indonesia dalam pemenuhan sumber daya airnya adalah Singapura. Perjanjian tersebut tertuang dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air di Provinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura. Sampai sekarang Singapura belum melakukan pengesahan terhadap perjanjian ini, walaupun Indonesia telah meratifikasinya melalui Keppres No. 32 tahun 1991.Berdasarkan perkembangan zaman perjanjian ini tidak lagi efisien karena terdapat harga air yang murah, tenggang waktu yang panjang serta banyaknya jumlah air yang harus diimpor Indonesia ke Singapura. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yurisdis normatif, dengan data sekunder sebagai data umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian ini bertentangan kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilihat dari segi faktor hukum, ekonomi dan lingkungan sebagai alasan terjadinya perubahan fundamental. Sehingga berdasarkan asas rebus sis stantibus, perjanjian ini patut dilakukan pembatalan. Implikasi yang akan terjadi jika perjanjian ini dibatalkan adalah akan mempengaruhi kekuatan hukum perjanjian tersebut serta hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Oleh sebab itu penting sekali bagi Indonesia untuk segera melakukan pertemuan dengan Singapura untuk membahas pembatalan perjanjian ini.