LAND CONFLICT IN LAND ACQUISITION PROCESS CASE OF SURABAYA-MOJOKERTO HIGHWAY DEVELOPMENT IN EAST JAVA PROVINCE, INDONESIA

Abstract

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pembangunan Jaringan Jalan di Indonesia terutama jalan tol hanya sekitar 300 kilometer saja. Pada tahun 2004, total panjang jaringan jalan tol negara adalah 611 kilometer. Pada tahun 2014, total panjang menjadi 918 kilometer. Pertumbuhan pembangunan jalan tol yang lambat ini cukup mengkhawatirkan. Karena kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia.. Sulitnya pembebasan lahan adalah batu sandungan paling sering terjadi dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki hukum yang bertindak untuk mengatur proses pembebasan lahan secara spesifik. Baru pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan undangundang pengadaan lahan yang baru no. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Memang terbukti bahwa sejak diberlakukannya undang-undang ini, kemajuan pembangunan infrastruktur meningkat secara signifikan. Tapi itu juga berarti bahwa jumlah orang yang tergusur dari tempat tinggal mereka juga meningkat. Akibatnya, terjadilah konflik lahan antara pembangunan infrasturktur dengan penghuni asli. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konflik lahan yang terjadi dalam pembebasan lahan dalam pembangunan jalan raya Surabaya-Mojokerto (SUMO). Proses Akuisisi lahan dimulai pada tahun 2006 dan kira untuk menyelesaikan pada tahun 2013. Tapi sampai tahun 2015, hanya mencapai kurang dari 85%. Jalan tol Sumo dipilih sebagai daerah penelitian terutama karena dua alasan. Pertama adalah lambatnya pembebasan lahan. Alasan kedua adalah, kompleksitas jenis kepemilikan lahan yang terletak di daerah penelitian. Penelitian ini menerapkan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Dengan menilai prosedur pembebasan lahan, dengan harapan peneliti untuk dapat memahami lebih baik tentang proses. Analisa konflik toolkit dan analisis SWOT digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian ini. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konflik lahan yang terjadi bukan hanya karena satu alasan tertentu. sektor lain juga berkontribusi terhadap kegagalan yang terjadi dalam sistem. Peningkatan harus dilakukan tidak hanya di kerangka peraturan, misalnya memanfaatkan penyelesaian sengketa alternatif yang tepat, tetapi infrastruktur juga mendukung harus dikembangkan, seperti Spasial Data Insfrastructure dan Land Information System. Keywords: Land Conflict, Land Acquisition, Conflict Analysis, Alternative Dispute Resolution.