PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PRA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Negara Indonesia menyebabkan tingginya angka pengangguran. Salah satu langkah Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran adalah melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri wajib mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja di wilayah kabupaten/kota domisili calon pekerja migran agar tercatat sebagai Pekerja Migran Legal. Calon pekerja migran wajib mengikuti pelatihan, tes/seleksi sampai proses penempatan yang diselenggarakan oleh dinas ataupun PPTKIS/BLK-LN. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyuluhan/ sosialisasi, pelatihan serta perihal yang berhubungan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Penulis memilih tempat penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen karena daerah Kebumen berpotensial mengirim Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri pada setiap tahunnya. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pelatihan Pekerja Migran Indonesia pra penempatan di luar negeri serta upaya Dinas Tenaga Kerja dan KUKM dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelatihan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan data yang sudah dianalisa kemudian diedit dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau narasi ilmiah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pelatihan Pekerja Migran Indonesia pra penempatan di luar negeri telah hampir sesuai dengan yang ada dalam UU Perlindungan Pekerja Migran yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan/ sosialisasi terhadap lembaga pendidikan dan daerah-daerah di Kebumen yang berpotensial mengirimkan pekerja migran mengenai pelatihan soft skill ataupun pengenalan tentang UU Perlindungan Pekerja Migran itu sendiri. Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Kebumen memiliki wewenang menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara calon pekerja migran dengan pihak PPTKIS/BLK-LN melalui upaya mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak untuk tujuan mendamaikan kedua pihak. Masalah yang terjadi di tempat penempatan pekerja migran Indonesia turut menjadi wewenang Kementerian Luar Negeri. Dinas berwenang dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja/ musibah di negara penempatan. Kata Kunci : Pekerja migran Indonesia, pelatihan pra penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen