STATUS HUKUM TINDAKAN FREEDOM OF NAVIGATION OPERATIONS OLEH AMERIKA SERIKAT PADA WILAYAH LAUT YANG DIKLAIM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN

Abstract

Freedom of Navigation Operations (FONOPs) merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilaksanakan melalui pelayaran di wilayah laut yang diklaim secara tidak sah menurut Hukum Laut Internasional. Saat ini, Laut Cina Selatan diklaim secara sepihak oleh beberapa negara, termasuk Republik Rakyat Tiongkok sehingga menimbulkan sengketa. Pelaksanaan FONOPs sering diprotes dan bahkan diusir dari Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok karena dianggap mengganggu kedaulatan negaranya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penggunaan hak lintas kapal asing di wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara dan bagaimana status hukum tindakan FONOPs oleh Amerika Serikat pada wilayah laut yang diklaimRepublik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan. Penulisan Hukum ini diselesaikan dengan metode pendekatan masalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahanhukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.Kemudian, data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal asing dapat melintas di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara dengan melaksanakan hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan. Laut Cina Selatan masih belum diakui sebagai perairan yang seluruhnya berada di bawah yurisdiksi negara, sehingga pelaksanaan FONOPs di perairan tersebut legal selama melaksanakan hak lintas damai, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi negara dan hak kebebasan berlayar di wilayah laut lepasnya.