PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN

Abstract

Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu contohnya pada waktu lebaran. Hal ini menyimpang dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 yang sudah mengatur tentang ketetapan tarif angkutan bus AKAP & AKDP. Muncul permasalahan dalam hal ini, tentang pelaksanaan dan pengaturan mengenai tarif angkutan bus AKAP dan AKDP di Jawa Tengah, serta bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi bus AKAP dan AKADP di Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang Tetapi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan sebuah penegakkan terhadap perusahaan otobus yang melanggar. Kesimpulan dalam kasus ini, belum terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan dalam penyimpangan tarif tersebut. Seharusmya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transportasi, Tarif Angkutan Bus AKAP & AKDP.