PENGATURAN PENGGUNAAN SELF DEFENSE NEGARA MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGGUNAAN SELF DEFENSE ISRAEL UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATANNYA)

Abstract

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi negara untuk dapat mengatur dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat melakukan penggunaan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan bersenjata yang terjadi terhadap negara yang bersangkutan atau yang dikenal dengan tindakan self defense negara. Penulisan Hukum ini ditujukan untuk menjelaskan kedudukan self defense negara di dalam Hukum Internasional dan juga untuk menganalisis penggunaan self defense Israel pada Maret hingga Desember 2018 dengan pengaturan penggunaan self defense yangberlaku. Penulisan hukum ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menjelaskan kedudukan self defense di dalam Hukum Internasional dan juga menganalisis penggunaan self defense Israel berdasarkan ketentuan penggunaan self defense dalam Hukum Internasional. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep self defense mengalami perubahan sepanjang perkembangan Hukum Internasional, sehingga membentuk berbagai ketentuan mengenai penggunaan self defense seperti prinsip necessity, imminence, immediacy serta proportionality dan juga dikristalisasi kedalam Pasal 51 Piagam PBB 1945 yang mengatur bahwa untuk dapat menggunakan self defense harus adanya terlebih dahulu suatu serangan bersenjata pada negara dan juga harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB serta juga akan memberikan analisis terhadap ketidaksesuaian dalam penggunaan self defense yang dilakukan oleh Israel berdasarkan ketentuan-ketentuan self defense tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan negara-negara dapat lebih bijak dalam mengupayakan penggunaan self defense berdasarkan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dan mendorong Israel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena tindakan self defense yang dilakukannya telah melanggar ketentuan HukumInternasional.