TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DENGAN STATUSNYA SEBAGAI NEGARA TRANSIT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA KE AUSTRALIA

Abstract

Penyelundupan manusia salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Ironis melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak dilakukan melalui jalur laut dari wilayah Indonesia ke Australia.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari di jadikannya Indonesia sebagai negara transit dan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan manusia ke Australia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menekankan pada penelaahan dokumen hukum dan bahan pustaka.Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan kemudian dianalisis secara kualitatif, disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, serta disajikan secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasinya membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang bisa mempengaruhi hubungan negara secara politik, dalam hal ini tiga hubungan politik terkait adalah negara Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan negara asal serta persaingan dalam bisnis kemudian bisa melemahkan bagi usaha orang Indonesia karena orang asing yang diselundupkan sebagai buruh tentulebih murah dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagai wujud aspek kesetiaan dan perlindungan. Implementasi dari hubungan hukum tersebut salah satunya adanya peraturan hukum guna mengatur lalu lintas manusia antar negara, sebagai perwujudan atas penghormatan kedaulatan negara melalui undang-undang keimigrasian serta memberikan sarana prasarana bagi migran yang mengalami penyelundupan selama proses penanganan berlangsung.