PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA YANG PARTISIPATIF DALAM KERANGKA OTONOMI DESA

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa salah satunya dalam bidang pembangunan di desa, ironinya begitu besar kewenangan yang diberika kepada desa dalam kerangka otonomi desa tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan atau kapasitas aparatur pemerintah desa itu sendiri. Undang-Undang desa mewajibkan desa memiliki perencanaan pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang harus disusun secara partisipatif oleh kepala desa terpeilih maksimal tiga bulan semenjak kepala desa terpilih dilantik. namun faktanya, masih banyak kepala desa dan atau aparatur pemerintah desa yang belum mampu menyusun RPJM Desa. dengan kewajiban demikian, maka timbul pertanyaan apa pentingnya RPJM Desa tersebut dan kemudian bagai mana menyusun RPJM Desa yang benar-benar partisipatif.