Analisis Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Merokok pada Remaja Awal di Kabupaten Madiun

Abstract

Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik di dunia dan di Indonesia, termasuk pada remaja. Sekolah menengah pertama dan sederajat menjadi pendidikan utama untuk remaja awal, maka perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Sekolah telah mempunyai kebijakan peraturan berupa tata tertib bebas rokok sekolah, tetapi masih terdapat perilaku merokok di sekolah baik oleh guru atau peserta didik. implementasi kawasan tanpa rokok di sekolah belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kawasan tanpa rokok. Metode yang digunakan deskriptif analitik dan pengamatan lingkungan sekolah dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini berupa penelitian populasi dengan jumlah sampel 86 sekolah, dengan responden kepala sekolah, wakil, humas, bagian tata usaha atau guru. Data yang didapat dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisis univariat menunjukkan variabel ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia (55,8 %),ketersediaan sumber dana yang cukup (82,6 %), dukungan sarana prasarana yang mendukung (47,0 %), dan dukungan kebijakan yang mendukung (60,5%) dan implementasi yang baik (53,5%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan implementasi kawasan tanpa rokok pada ketersediaan sumber dana (p value 0,004) dan dukungan sarana prasarana (p value 0,001), sedangkan tidak berhubungan dengan implementasi kawasan tanpa rokok pada ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayan dan pihak sekolah untuk pro aktif dalam mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok, termasuk sosialisasi, mengalokasikan anggaran, memberikan media promosi, sampai memonitoring dan evaluasi, sedangkan untuk sekolah perlunya pembuatan surat keputusan kepala sekolah agar implementasi kawasan tanpa rokok berjalan lebih baik lagi Kata Kunci: sekolah,remaja awal, kawasan tanpa rokok, rokok, kebijakan