SSW (SURABAYA SINGLE WINDOW): INOVASI SISTEM PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP PERWUJUDAN AKUNTABILITAS PUBLIK UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA SURABAYA

Abstract

Pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya dan merupakan esensi dasar bagi terwujudnya keadilan sosial. Seiring perkembangan zaman, pelayanan publik dilakukan dalam berbagai bentuk inovasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi. Melalui sebuah pelayanan publik yang berbasis elektronik, maka efektivitas, efisiensi, serta transparansi diharapkan dapat terwujud. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan e-government dalam menjalankan urusan pemerintahannya guna mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Dari berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya, terdapat inovasi sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang dinamakan Surabaya Single Window (SSW). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi metode, teori, dan sumber data, serta reliabilitas. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kinerja implementasi SSW berdasarkan 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut teori van Meter dan van Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; hubungan antar organisasi; karakteristik pelaksana kebijakan; kondisi sosial, politik, dan ekonomi; serta disposisi implementor secara keseluruhan telah dinyatakan baik. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan, namun Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya telah mampu untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Selain itu, karena produk yang dihasilkan oleh UPTSA adalah layanan perizinan yang tersedia di SSW, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja implementasi SSW berpengaruh terhadap perwujudan akuntabilitas publik UPTSA Kota Surabaya. Berkenaan dengan hal tersebut, akuntabilitas serta indeks kepuasan masyarakat terhadap tiap-tiap dinas juga dinyatakan baik. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UPTSA Kota Surabaya sendiri adalah melalui LAKIP/SAKIP, pengisian eperformance, dan presentasi kinerja bulanan oleh tiap divisi.