Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terkait Maladministrasi Pelayanan Publik. Studi Kasus: Penyelenggaraan Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Kudus Tahun 2017

Fuad, Achmad Nur (2019) Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terkait Maladministrasi Pelayanan Publik. Studi Kasus: Penyelenggaraan Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Kudus Tahun 2017. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

[img]
Preview
PDF - Published Version
842Kb
[img]
Preview
PDF - Published Version
385Kb
[img]
Preview
PDF - Published Version
345Kb
[img]
Preview
PDF - Published Version
459Kb
[img]
Preview
PDF - Published Version
206Kb

Abstract

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
ID Code:73903
Deposited By:Perpustakaan Fisip Undip
Deposited On:10 Jul 2019 10:55
Last Modified:10 Jul 2019 10:55

Repository Staff Only: item control page