MARKAS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI SLEMAN

Abstract

A. Latar Belakang Semakin pesatnya pembangunan dan semakin berkembangnya masyarakat maka semakin kompleks pula masalah-masalah yang ada dimasyarakat. Kendala ini semakin menambah beban dan tanggung jawab POLRI sebagai aparat penegak hukum yang mana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan bhayangkara Negara mutlak memiliki aparat/penegak yang professional, terlatih serta memiliki militansi yang tangguh didalam menjalankan tuasnya. Pembinaan keamanan umum dan keamanan masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat prakarsa dengan beintikan POLRI sebagai alat Negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Reformasi yang terjadi saat ini diimbangi pula dengan perubahan dan pembenahan didalam tubuh POLRI yang mengakibatkan pertambahan dan peningkatan kuantitas dan kualitas personil dan kelengkapan fasilitas-fasilitas pendukung sehingga penyelenggaraan fungsi POLRI dalam era reformasi ini memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek structural, instrumental dan cultural dengan pradikma baru POLRI dan perilakunya yang pada akhirnya menampakkan jati diri POLRI yang ‘memasyarakat’ dengan uasaha-usaha penyempurnaan dan pembenhan karakter bangunan yang bersifat ‘militer’ dan terkesan ‘angker’ menjadi bangunan yang bernuansa memasyarakat dan bernilai arsitektur tanpa mengurangi citra dan image bangunan kepolisian. Sejalan dengan wacana Reformasi Kepolisian yaitu perbaikan ditubuh POLRI setelah lepas dari TNI dan mandiri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang menjunjung profesionalisme maka dituntut adanya reorganisasi dan kemandirian didalam tubuh dan lingkungan POLRI (Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan struktur organisasi POLRI dari ABRI) khususnya yang terjadi pada Mapolda DIY yaitu dengan adanya validasi pemisahan antara POLDA DIY dan POLDA Jateng yang berakibat berubahnya status dari Polwil Yogyakarta menjadi POLDA Yogyakarta (Keputusan Kapolri No. Pd: Kep/08/IX/1996 Tentang Pembentukan POLDA Jateng dan POLDA DIY), kemudian ditindak lanjuti dengan validasi perubahan dari POLDA DIY Type C menjadi Type B (Keputusan Menhankam / Panglima TNI No: Kep/14/M/1999 Tanggal 30 Agustus 1999 tentang Orientasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia). Disamping itu POLRI harus didukung masyarakat serta fasilitas pendukung seperti peralatan organic petugas, kendaraan patroli, telekomunikasi, manajemen, administrasi dan yang paling utama adalah kantor atau markas polisi. Dari markas polisi inilah segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian dikoordinasikan . MAPOLDA adalah suatu kompleks bangunan permanent yang digunakan sebagai markas/kantor kepolisian Negara RI yang menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian di suatu wilayah administrative DATI I atau propinsi, khususnya wilayah administrative Daerah Istimewa Yogyakarta, lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Berdasarkan perkembngan dan perubahan yang terjadi yang kesemuanya hanya didukung oleh 8945 personel kepolisian untuk melayani lebih kurang 4 juta penduduk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga angka Police Ratio untuk Propinsi DIY pada saat ini yaitu 1 : 550, sedangkan angka Police Ratio yang ditetapkan oleh Sub direktorat personel Mabes POLRI untuk propinsi DIY adalah 1 : 450. di samping itu kondisi Markas Polda DIY di jalan Ring Road Utara Condongcatur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sudah tidak dapat menampung aktivitas yang ada karena terbatasnya lahan yang tersedia sehingga beberapa aktivitas kantor Direktorat dan kantor Dinas di lingkungan POLDA DIY tersebar di beberapa tempat yaitu : 1) Direktorat lalu lintas Polda DIY di Jl. Tntara Pelajar Yogyakarta 2) Dinas Kedokteran dan Kesehatan di Jl. Balapan Yogyakarta. 3) Satuan kompi Brigade Mobil di Sentono Wates dan Gondowulung Yogyakarta. 4) Satuan Kerja Brigade mobil di Banciro Yogyakarta. 5) Satuan kepolisian Perairan dan Udara di Bantul Yogyakarta. 6) Satuan patroli jalan raya di mangunharjo Yogyakarta. Khusus untuk Sat Kompi Brimob di Sentolo Wates, satker Brimob di Banciro dan Satuan kepolisian Perairan dan Udara di Bantul harus tetap berada pada lokasi semula karana ketiga satuan tersebut membutuhkan lokasi yang khusus sesuai dengan fungsi kesatuaanya. Dengan kodisi tersebut mengakibatkan sering terhambatnya tugas, komunikasi, koordinasi dan transportasi diantara Direktorat di lingkungan POLDA DIY. Di samping itu kebutuhan dan kapasitas ruang serta kelengkapan fasilitas yangada tidak memadai untuk menampung seluruh fungsi setingkat Mapolda serta abngunan kantor yang tidak representative lagi sebagai bangunan Mapolda pada saat ini atau beberapa tahun mendatang. Melihat dari berbagai pertimbangan, tuntutan dan kenyataan yang ada maka diperlukan untuk merancang kembali kantor Markas Kepolisian daerah DIY sebagai suatu wadah yang dapat menampung semua aktivitas dan fasilitas-fasilitas pendukung, dengan bangunan yang lebih representative dan modern sehingga semua aktifitas yang tersebar dapat menyatu di dalam satu lokasi yang sesuai. Dengan demikian diharapkan hambatan yang selama ini terjadi dapat diatasi dengan adanya perencanaan dan perancangan baru Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Perencanaan dan perancangan kembali Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu wadah yangdapat menampung seluruh aktivitas dan fasilitas pendukung, lebih representative dan modern sehingga seluruhnya dapat menyatu dalam satu lokasi. 2. Sasaran Tersusunnya Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai pedoman dalam desain grafis arsitektur. C. Lingkup Pembahasan Ruang lingkup meliputi factor yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pembahasan diarahkan pada permasalahan yang berorientasi pada disiplin ilmu arsitektur. Pembahasan dari luar bidang tersebut dimaksudkan untuk mempertajam dan melengkapi pembahasan utama. Penekanan pemhahasan ditekankan dan dibatasi pada masalah-masalah penataan masaa bangunan untuk kantor kapolda dan staf, kantor direktorat, kantor dinas, fasilitas penunjang dan pelayanan. Kapasitas dan kebutuhan ruang berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan seangkan fasilitas-fasilitas yang tersedia diprediksikan dengan jangka waktu 10 tahun mendatang. D. Metode Pembahasan Metode pembahasan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan melakukan kegiatan pengumpulan data-data baik primer maupun sekunder, penganalisaan data dan penyimpulan dari hasil analisis yang didapat. Kemudian mengadakan suatu pendekatan perencanaan dan perancangan bangunan dengan orientasi pada ilmu arsitektur. Pengumpulan data dilakukan dengan : 1) Studi Literatur Pengumpulan data-data melalui perpustakaan maupun internet. 2) Observasi Lapangan dan Pendokumentasian Observasi dilakukan di Mapolda DIY dan instansi yang terkait. 3) Wawancara Dilakukan dengan nara sumber yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. E. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan dalam penyusunan landasan Proram Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini terbagi atas beberapa bagian yang dijabarkan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. BAB II TINJAUAN UMUM Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai markas (kantor) kepolisian, tinjauan mapolda dan tinjauan kebijaksanaan tata ruang. BAB III TINJAUAN KHUSUS MARKAS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Bab ini berisi tentang pengorganisasian, data personil, lokasi Mapolda DIY, ruang dan perlengkapan ruang, fasilitas-fasilitas penunjang, sruktur dan utilitas serta perlengkapan organic Polda DIY. BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN Bab ini berisi kesimpulan, batasan dan anggapan yang semuanya akan digunakan dalam analisis selanjutnya. BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR MAPOLDA DIY Berisi tentang pokok-pokok pikiran sebagai pedoman perencanaan dan perancangan secara menyeluruh mencakup pendekatan perencanaan, pendekatan fungsional meliputi jenis dan kelompok kegiatan, pelaku kegiatan, kebutuhan ruang, hubungan ruang dan sirkulasi. Pendekatan pelaku dan aktivitas dipandang dari pegawai dan pengunjung. Selain itu pendekatan perencanaan arsitektur meliputi pendekastan arsitektur, pendekatan kinerja, pendekatan kontekstual, pendekatan struktur dan utilitas. BAB VI KONSEP DASAR DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN Berisi tentang tujuan perancangan, konsep dasar perancangan (penerapan desain arsitektur Richard Meier), factor-faktor perancangan dan program perancangan.