PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA KEPADA NEGARA PENGIRIM ATAS KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK di WILAYAH KONFLIK (Studi Kasus: Bom Kabul Afganistan Merusak Kedutaan Besar Jerman, Prancis, India dan Jepang Tahun 2017)

Abstract

Hubungan diplomatik merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan suatu negara. Dalam hubungan diplomatik terdapat gedung perwakilan diplomatik dimana obyek tersebut memiliki perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara penerima. Hukum Internasional telah membebankan kewajiban kepada negara penerima untuk melakukan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik negara pengirim. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah penerapan peraturan mengenai perlidungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab Afganistan selaku negara penerima terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik Jerman, Prancis, India dan Jepang yang berada di wilayah konflik Kabul Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif. Hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan yang wajib diberikan kepada perwakilan diplomatik yang berada di wilayah negara dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak negara penerima diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi perwakilan diplomatik di wilayahnya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Premises, Wilayah Konflik