KAJIAN IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LP2B DI KABUPATEN PEKALONGAN

Abstract

Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sedang dihadapkan pada masalah tingginya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian terjadi sebagai konsekuensi adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk permukiman, industri, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah membuat UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang didesentralisasikan ke daerah-daerah.