PENGATURAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF SEBAGAI SARANA UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DI DAERAH ( STUDI KAJIAN DI KABUPATEN PATI )

Lita , Tyesta ALW and Diamantina, Amalia and ROSYADA, AMRINA (2018) PENGATURAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF SEBAGAI SARANA UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DI DAERAH ( STUDI KAJIAN DI KABUPATEN PATI ). [Experiment] (Unpublished)

[img]Microsoft Word
1378Kb

Abstract

Masalah kearsipan semakin disadari arti pentingnya hampir diseluruh penjuru dunia dan telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Tentang Kearsipan, bahwa Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana kebijakan pengaturan kearsipan di daerah Kabupaten Pati dalam rangka membangun pemerintahan yang Good Governance ? dan bagaimana pembentukan intrumen hukum sebagai wujud kebijakan tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara; disamping itu untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal; terakhir dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu; Ketiga hal tersebut dijadikan landasan untuk dilakukan pengaturan sistem kearsipan di daerah sebagai bagian dari sistem kearsipan nasional yang sekaligus melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di Kabupaten Pati sebagai antisipasi agar permasalahan yang terkait dengan kearsipan dapat teratasi dengan baik dan benar. Arsip sebagai dasar untuk keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan di daerah yang didasarkan pada data yang akurat sehingga akan dihasilkan usulan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dan diimplementasikan serta diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Kata Kunci : Pengaturan Sistem Kearsipan, Good Governance, Kab Pati

Item Type:Experiment
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:73402
Deposited By:Sumeriawati FH
Deposited On:19 Jun 2019 14:27
Last Modified:19 Jun 2019 14:27

Repository Staff Only: item control page