IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) memiliki tugas baru yaitu pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini didasari oleh pengalaman Pemilukada-Pemilukada sebelumnya yang marak terjadi kesenjangan dalam pengadaan alat peraga kampanye oleh pasangan calon kepala daerah yang satu dengan pasangan calon kepala daerah lainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye dan hambatan dalam pelaksanaanya oleh KPU Provinsi Jawa Tengah paska pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 terhadap berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaa pengadaan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU Provinisi Jawa Tengah dimulai dengan pembuatan desain alat peraga kampanye oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan pengadaan alat peraga kampanye oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mencetak alat peraga namun juga menyediakan tiang penyangga alat peraga kampanye, selanjutnya dilaksanakanpenyerahan alat peraga kampanye kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah untuk di pasang pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Adapun hambatan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah adanya koordinasi yang kurang baik antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah denga Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah pada saat pembuatan desain alat peraga Kampanye hal ini dikarenakan peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam materi desain alat peraga kampanye.Selain itu masih kurang tegasnya KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menjalan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye.