IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SUKOHARJO

Abstract

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai badan eksekutif memiliki kewenangan untuk merancang Peraturan Daerah besama DPRD mengenai pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui dasar hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Kedua, untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017. Implementasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo terkait penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Satpol PP dan Aparat Kepolisian, pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu 1) kurangnya sosialisasi tentang regulasi baru, 2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, 3) bidang usaha yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai solusi dari hambatan yang terjadi dalam implementasi pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu meningkatkan kualitas dan melakukan sosialisasi tentang regulasi baru, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan memberikan alternatif UKM bagi masyarakat.