TUGAS DAN FUNGSI BALAI PENGAWASAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANTAI UTARA TIMUR JAWA TENGAH

PRAROSY, MIWAHEKA and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2019) TUGAS DAN FUNGSI BALAI PENGAWASAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANTAI UTARA TIMUR JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pantai Utara Timur Jawa Tengah merupakan salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 105 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang, membawahi wilayah kerja Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Berdasarkan latar belakang, ditemukan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan fungsi penyusunan rencana teknis operasional serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis data disajikan secara detail sesuai kejadian yang terjadi di lapangan. Adapun hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa balai tersebut memiliki fungsi penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan perikanan dengan rincian kegiatan operasi pengawasan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengendalian sumberdaya ikan, pembinaan POKMASWAS, pertemuan koordinasi dan mediasi, sosialisasi rehabilitasi mangrove, sosialisasi rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, penanaman mangrove, terumbu karang buatan dan transplantasi karang ,kemudian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi tersebut meliputi terbatasnya anggaran operasional kegiatan yang tidak sesuai dengan luas wilayah kerja, terbatasnya sarana penunjang kegiatan serta kurangnya kualitas SDM dan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja balai tersebut

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:73100
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:29 May 2019 11:05
Last Modified:29 May 2019 11:07

Repository Staff Only: item control page