IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA DEPOT AIR MINUM (DAM) ISI ULANG DI KOTA CIREBON

Abstract

Pemenuhan kebutuhan air minum di masyarakat Kota Cirebon dipenuhi sebesar 82,2% atau sebagian besar dipenuhi dari air perpipaan (PDAM dan non PDAM) dan sumur gali penduduk dengan kualitas hasil pemeriksaan sampel air 75,2% tercemar secara bakteriologis. Untuk memenuhi ketersediaan air berkualitas tersebut banyak dilakukan dengan membeli air minum dari depot air minum maupun air kemasan. Seiring dengan semakin menjamurnya usaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang, maka timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas DAM isi ulang. Tujuan penelitan ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum di Kota Cirebon serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder yang berupa bahan hukum. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan konsumen telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon mulai tahap proses perijinan dan Sertifikat Laik Hygienis Sanitasi, fasilitas Depot Air Minum isi ulang, tahap pengolahan air minum isi ulang, tahap proses jual beli air minum isi ulang, pengawasan dan pembinaan serta pada kompensasi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari 66 DAM di Kota Cirebon, ada 19 DAM yang sudah memperpanjang ijin Laik Hygiene Sanitasi dan 47 DAM lainnya yang belum memperpanjang ijin, dikarenakan 47 depot tersebut tidak menggunakan Reverse Osmosis (RO) lagi setelah usahanya berjalan. Hal ini disebabkan mahalnya harga alat Reverse Osmosis (RO) yang harus terpasang untuk menurunkan kadar bakteriologis E Coli dan Coliform pada air minum isi ulang. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam usaha Depot Air Minum di Kota Cirebon ada pada DAM yang belum perpanjangan ijin dan dinyatakan tidak Laik Hygiene Sanitasi; tidak memungkinkannya penjelasan dan memperlihatkan alat-alat pengolahan air minum isi ulang kepada konsumen; semakin bertambahnya DAM yang ada di Kota Cirebon. Kendala dari Konsumen, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat (konsumen) tentang persyaratan kualitas kesehatan air minum dan tentang persyaratan teknis Depot Air Minum yang Laik Higienis Sanitasi; masyarakat (konsumen) lebih ingin cara mudah dan cepat tanpa harus pergi ke DAM. Kendala dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, antara lain minimnya pengaduan dari masyarakat; sistem hukum Indonesia yang tidak memungkinkan suatu sengketa diselesaikan dengan cepat; Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti depot-depot yang tidak memiliki izin dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih jelas mengenai hal tersebut, dan hanya dapat memberikan teguran dan tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Kata Kunci : Implementasi Perlindungan Konsumen, Usaha Depot Air Minum