KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk Penetapan Objek Pajaknya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian pada tahun 2017 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama,dasarpertimbangan Pemerintah Kota Magelang melakukan perubahan pada peraturan daerah tentang Pajak Daerah khususnya perubahan pada objek pajak restoran. Kedua pengaruh yang ditimbulkan terhadap perubahan objek pajak restoran di Kota Magelang dalam kaitannya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui: pertama, perubahan pada Penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun atau sekitar Rp 417.000,00 per bulan di Kota Magelang. Rp 5.000.000,00 dianggap sudah tidak capable. Kedua, Perubahan pada Objek Pajak Restoran di Kota Magelang tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang karena salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Inovasi-inovasi tersebut antara lain perluasan pajak menjadi beberapa kelompok kelas, pelayanan dengan sistem jemput bola (door to door) atau membuka stand pembayaran online di lokasi strategis di Kota Magelang, diberlakukannya reward and punishment, sertadibentuknyaTimIntensifikasidan Ekstensifikasisumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Magelang. Inovasi-inovasi inilah yang kemudian sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Magelang. Kata kunci: kebijakan pemerintah, perubahan penetapan, pajak restoran, PAD Kota Magelang.