TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaanberperanmenjaminkeberlangsunganhubunganhukum yang terjalinantar para pihak. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaminterpenuhinyahak dan kewajibanpemberi kerja dan tenaga kerja, selain itu juga bertujuan untuk terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan baik.Permasalahan Penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah setelah adanya pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Penelitian ini menggunakanpendekatanyuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara,penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber yang berkompeten dengan penelitian ini.Dan teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, kemudianmetode penyajian data dalam pembuatan laporan hasil penelitian ini, agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka dilakukan editing. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan tidak berjalan efektif karena dalam pelaksanaannya ditemukan adanya hambatan-hambatan yaitu kurangnya jumlah pegawai pengawas, dan kurangnya dananya yang tersedia serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengawasan dengan skala prioritas, kemudian kurangnya dana, pegawai pengawas masih menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan, serta masih diupayakannya penambahan sarana dan prasarana oleh pemerintah untuk pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana meliputi alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlengkapan alat tulis kantor, fasilitas transportasi dan anggaran yang cukup sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan. Kata kunci : Pengawasan, Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah