IMPLIKASI RESOLUSI PARLEMEN EROPA NO. 2016/2222 (INI) MENGENAI MINYAK SAWIT DAN DEFORESTASI HUTAN HUJAN TERHADAP PRODUK KELAPA SAWIT ASAL INDONESIA DITINJAU DARI GATT/WTO

AMALIA, ANINDITA CAHYANING and Trihastuti, Nanik and Priyono, FX. Joko (2019) IMPLIKASI RESOLUSI PARLEMEN EROPA NO. 2016/2222 (INI) MENGENAI MINYAK SAWIT DAN DEFORESTASI HUTAN HUJAN TERHADAP PRODUK KELAPA SAWIT ASAL INDONESIA DITINJAU DARI GATT/WTO. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Resolusi Parlemen Eropa No. 2016/2222 (INI) mengenai Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan merupakan produk hukum non-legislatif dan bukan merupakan bagian dari proses legislatif Uni Eropa manapun. Resolusi ini dibuat untuk menghimbau serta menuntut Uni Eropa untuk melakukan upaya nyata dalam mengurangi deforestasi, terutama yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Walaupun hanya dilihat sebagai rekomendasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa rekomendasi yang tertuang dalam Resolusi ini dimasukan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan oleh Uni Eropa di masa mendatang. Adapun permasalahan hukum yang dapat diambil adalah apakah Resolusi Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa bertentangan dengan ketentuan perdagangan WTO dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi kemungkinan larangan perdagangan minyak sawit yang akan terjadi di masa mendatang. Karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana bahan-bahan hukum yang ada, didapat menggunakan metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian pada karya tulis ini adalah perspektif , dengan bahan hukum yang dianalisis menggunakan penafsiran sistematis, komparatif, dan teleologis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Resolusi Parlemen Eropa No. 2016/2222 (INI) berimplikasi negatif terhadap prinsip Most Favoured Nation, National Treatment, serta Quantitative Restriction. Adapun terhadap prinsip pengecualian, resolusi ini berimplikasi negatif terhadap Article XX (b) GATT dan Chapeau Artikel XX tetapi dapat dijustifikasi oleh Article XX (g) GATT. Terhadap ketentuan yang tertuang di dalam TBT Agreement, resolusi ini bukan merupakan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Dalam menindaklanjuti keluarnya resolusi ini, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat dan respon keberatan terhadap isi resolusi tersebut. Indonesia, melalui kementerian-kementerian terkait sudah melakukan koordinasi dan memikirkan solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman hambatan perdagangan minyak sawit.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:72994
Deposited By:Ms Fahim FH
Deposited On:24 May 2019 13:39
Last Modified:24 May 2019 13:39

Repository Staff Only: item control page