KAJIAN YURIDIS FILOSOFIS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KEBIJAKAN FORMULASI DELIK ZINA DI INDONESIA

Abstract

Saat ini kejahatan mengalami perkembangan yang pesat, salah satu yang memperoleh perhatian masyarakat yakni mengenai tindak pidana perzinaan.Pasal 284 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan zina dilakukan antar-orang yang salah satu atau kedua pelakunya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain dan dilakukan secara suka-sama suka yang dapat dikatakan sebagai delik zina. Dalam perkembangannya perbuatan zina saat ini mengalami perubahan, baik secara bentuk dan caranya. Penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok; bagaimana kebijakan dan dasar filosofi pengaturan mengenai delik zina dalam hukum positif Indonesia saat ini dan untuk mengetahui kebijakan dan dasar filosofi pembaharuan kebijakan formulasi mengeai delik zina dalam RUU KUHP 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan yang menggunakan Bahan Hukum Primer. Dalam hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi delik zina saat ini, Pasal 284 KUHP yang mengatur bahwa dikatakan pelaku bilamana telah menikah dengan orang lain merupakan filosofis orang barat yang bersifat individualistik-liberalistik dimana pengaturan mengenai perbuatan zina didukung pula oleh UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimana menjadi pengaturan yang memiliki muatan zina di dunia maya/ non fisik sementara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di RUU KUHP 2018, pengaturan mengenai perzinaan mengalami perubahan dengan dilakukannya perluasan pengaturan dari tindak pidana zina serta pengaturan yang bermuatan zina di dunia maya/ non fisik dimana disesuaikan dengan filosofis Pancasila. Kata Kunci: Filosofis, Pembaharuan Hukum Pidana, Kebijakan Formulasi, Zina.