KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERTERORISM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Kemajuan teknologi telekomunikasi melalui internet berkembang sangat pesat. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi suatu negara khususnya Indonesia. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan adalah bertambahnya jenis-jenis tindak pidana baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, seperti tindak pidana cyberterorism. Penulisan ini menguraikan bahwa pengaturan cyberterorism dalam Undang-Undang Terorisme mengatur perbuatan dari tindak pidana ini namun dalam hal pertanggungjawaban tidak membedakan antara pertanggungjawaban perseorangan dengan korporasi, padahal seharusnya dibutuhkan pemisahan pertanggungjawaban pada 2 (dua) subyek hukum karena ancaman pidana penjara tidak dapat diterapkan pada korporasi berbadan hukum yang sebagai pelaku cyberterorism. Sebagai tindak pidana baru diperlukan adanya rumusan mengenai tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidana sehingga para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan pengaturan yang memang mengatur tindak pidana cyberterrrorism. Dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, diketahui bahwa tindak pidana cyberterorism yang telah diatur sudah mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pengertian tindak pidana cyberterorism sehingga cukup efektif untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan terjadi. Kata kunci: Tindak Pidana, (cyberterorism), Kebijakan Hukum Pidana.