PELAKSANAAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG BAGI NELAYAN DI KABUPATEN DEMAK

Abstract

Kabupaten Demak terletak berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang sebagian masyarakat di daerah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan masih menggunakan pukat maupun cantrang padahal telah ada larangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan penertiban dalam penggunaan alat tangkap perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi dalam pengawasan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang tersebut di wilayah Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis dengan analisis kualitatif untuk memberi gambaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam pengawasan penggunaan alat ikan yang dilarang di wilayah Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penggunaan alat tangkap ikan di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perikanan, akan tetapi secara tegas mengatur tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa trawl dan kompresor serta pengaturan atas sanksi pelanggaran larangan tersebut yang kemudian memberikan kewenangan pengaturan kepada Menteri Kelautan. Pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang yaitu melalui mekanisme berupa menerima laporan adanya penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang; peninjauan lokasi; pemberian surat peringatan kepada nelayan; penyitaan; dan pemusnahan alat penangkapan ikan yang dilarang