Relevansi Instruksi Gubernur dan Kedudukannya dalam Hierarki Perundang-undangan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan di Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 )

Abstract

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Negara Indonesia yang telah mengatur segala sesuatunya memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing, termasuk pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi dalam hal mengenaipenguasaanhakatastanahdiD.IYogyakarta terdapat Instruksi PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Tentang LaranganHakMilikBagiWNInonpribumi. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur orang-orang yang disebut Warga Negara Indonesia. Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975, serta kedudukan Instruksi Gubernur dalam hierarki peraturan perundang – undangan di indonesia dan kesesuaiannya di era otonomi daerah. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara studi pustaka. Metode pengumpulan data menggunakan data dari hasil studi kepustakaan. Metode analisis data berupa data informasi yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Metode penyajian data secara sistematis dalam penulisan skripsi. Hasil yang diperoleh penelitian ini mengenai latar belakang dikeluarkannya Instruksi PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terdapat beberapa faktor yakni faktor sejarah berdirinya Nagari Ngayogyakarta, faktor dominasi ekonomi Cina di Yogyakarta, faktor kebijakan pemerintah DIY sebagai Daerah Istimewa, serta faktor hukum adat yang berlaku di DIY. Kedudukan Instruksi Gubernur dalam hierarki peraturan perundang- undangan di indonesia dan kesesuaiannya di era otonomi daerah yakni instruksi bukan lagi peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tetapi hanya sebagai peraturan kebijakan kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UUPA juga tidak membedakan antara WNI asli atau keturunan serta sudah selayaknya dicabutmelihat dari pasal 16 huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 ditambah hasil investigasi Ombudsman pada 9 februari 2018 bahwa instruksi 1975 sudah tidak relevan akan tetapi eksistensi instruksi 1975 masih dapat dilaksanakan atas dasar PutusanPerdataGugatanNomor132/Pdt.G/2017/PN Yogyakarta pada saat ini hingga sampai batas waktunya.