IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Eksistensi penghayat kepercayaan telah diamanatkan di dalam konstitusi negara, tetapi kehidupan secara faktual di tengah masyarakat terhadap kehidupan para penghayat kepercayaan justru banyak dirasakan perbedaan perlakuan yang menimbulkan diskriminasi, khususnya dalam memperoleh dokumen kependudukan. Atas pertimbangan ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan konstitusi. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dampak/implikasi dari putusan MK terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap penghayat kepercayaan dan terhadap instansi/pihak-pihak terkait di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan analisis data secara kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data primer hasil dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan referensi berupa literatur (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, majalah, website, kamus, ensiklopedia) mengenai penghayat kepercayaan, hak asasi manusia, dan hukum kependudukan. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain, Pertama, implikasi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang berdampak pada pencabutan dan/atau perubahan peraturan terhadap pasal-pasal yang bertentanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.Kedua,implikasi terhadap penghayat kepercayaan di Kabupaten Semarang telah mendapatkan pengakuan eksistensi keberadaannya secara hukum positif melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016, tetapi di dalam hal pencatatan/perubahan data diri penghayat kepercayaan pada dokumen kependudukan belum dilayani. Ketiga,implikasi putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap instansi/pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Semarang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenang dari dinas pemerintah tersebut, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.