IMPLEMENTASI FORMULASI KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas / pembegalan) masih menjadi “ Trending Topic ”dalam prioritas penyelesaian perkara di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Berdasarkan data yang di dapat, pelaku tindak pidana pembegalan di kota Semarang di dominasi oleh anak di bawah umur. Dalam menangani perkara terhadap pelaku anak – anak, di perlukan dasar hukum yang jelas dalam memproses perkara tersebut serta bagaimana pihak polrestabes semarang dalam menangani serta menanggulangi tindak pidana pembegalan oleh pelaku anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pembegalan di kota semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dikaitkan dengan pendekatan empiris yang mengkaji pada kenyataan yang terjadi terhadap kebijakan formulasi pertanggung jawaban pidana anak pelaku pembegalan yang ada di Polrestabes Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan diaplikasikan dengan di dasari teori – teorihukum yang ada, dengan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang – undang sudah mengatur jelas bagaimana anak – anak pelaku tindak pidana di perlakukan di mata hukum agar tetap terciptanya keadilan hukum serta terjaganya hak – hak anak mengingat anak – anak merupakan aset bangsa sebagai penerus masa depan negara. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sudah melakukan pemberlakuan sesuai undang undang terhadap anak – anak pelaku tindak pidana pembegalan yang beraksi di kota semarang. Terbukti dengan penyelesaian kasus anak yang langsung dapat di selesaikan dalam waktu singkat. Dari semua hal diatas sesungguhnya bermaksud agar anak – anak tetap mendapatkan haknya namun penegakan hukum juga berjalan baik hukum yang berlaku tidak berat sebelah.