KAJIAN YURIDIS LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI) DALAM PERBANKAN DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perkembangan layanan keuangan di Indonesia. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan Peraturan OJKNomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Laku Pandaidalam memberikan layanan melalui agendan memanfaatkan teknologi informasi. Maka menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana hubungan hukum para pihak dalam Laku Pandai serta pertanggungjawaban para pihakterhadap kerugian nasabah yang melibatkan pihak agen dalam Laku Pandai yang terbilang masih baru ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana peneliti melakukan penelitian dan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, hubungan hukum antara bank dengan agen adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama, dimanabank memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan tugas-tugas dari pihak bank (Pasal 1792 KUHPer).Agen mewakili bank melakukan perjanjian dengan nasabah dalam memberikan layanan keuangan, dimana agen bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban terhadap kerugian nasabah, yaitu bank bertanggungjawab atas kerugian nasabah akibat perbuatan atau tindakan agen yang masih dalam wewenang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (Pasal 22 ayat (1) huruf f POJK 19/2014). Jika kerugian yang timbul pada nasabah akibat perbuatan atau tindakan agen diluar wewenang dalam Perjanjian Kerjasama atau akibat kelalaian agen, maka agen bertanggungjawab (Pasal 1801 KUHPer).