PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILK TANAH TERHADAP PENDUDUKAN TANAH SECARA LIAR OLEH PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pdt.G/2006/PN.Bkl di Kota Bengkulu).

Abstract

Pendudukan tanah yang dilakukan secara liar oleh pihak lain dapat diartikan yaitu perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan aturan hukum, seperti menempati tanah yang bukan merupakan haknya, untuk itu setiap tanah sudah dilekati hak pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi pengosongan dalam kasus antara H. Afnal, S.H melawan Burnani bin Yusiana Dkk dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 07/Pdt.G/2006/PN.Bkl Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pemilik tanah agar tanahnya aman dari gangguan oleh pihak lain, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik tanah apabila sudah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang menduduki secara liar, untuk mengetahui Solusi secara hukum apabila dikemudian hari ada pihak lain yang menduduki secara liar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Kewajiban bagi pemilik tanah agar tanahnya aman dari gangguan oleh pihak lain; 2) Perlindungan hukum bagi pemilik tanah apabila sudah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang menduduki secara liar; 3) Solusi secara hukum apabila dikemudian hari ada pihak lain yang menduduki tanah secara liar. Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pendudukan liar apabila sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memutus perkara terebut.Tahap Eksekusi dimulai dengan Aanmaning/ peneguran terhadap termohon eksekusi tersebut.