IMPLIKASI TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTUNYA DAN TIDAK DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

Hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), bila debitor tidak dapat hadir ke PPAT saat pembuatan APHT, ia dapat menunjuk seorang kuasanya dengan terlebih dahulu memberiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). SKMHT wajib diikuti pembuatan APHTdengan jangka waktu sesuai Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UUHT. Pada nyatanya meski SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT, masih ada debitor yang tidak membuatAPHTsaat jangka waktu SKMHT habis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan implikasi terhadap SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dianalisis dengan metode kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif.Berdasarkan hasil pembahasan, alasanterjadinya SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT yaitu karena debitor merupakan nasabah bank yang sudah konduite atau berkelakuan baik dan juga debitor meminta bank untuk tidak melakukan pendaftaran hak tanggungan selama asetnya (tanah dan bangunan) dijual sebagai jaminan. Implikasi terhadap SKMHT yang habis jangka waktunya dan tidak diikuti APHT, yaituSKMHT batal demi hukum karena melebihi jangka waktu berlakunya, tidak terjadinya pemberian hak tanggungan dan pihak bank berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja, bukan sebagai kreditor preferen.