PROBLEMATIKA HUKUM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL DAN SOLUSINYA

Abstract

Demi memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki masyarakat perlu dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mewajibkan pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu jenis penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek PTSL di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan lokasi, penetapan peserta, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, penyerahan sertipikat. Praktek PTSL di Desa Getas juga memiliki beberapa problematika hukum, yaitu meliputi berkas permohonan yang tidak lengkap, terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah tidak berlaku, tanah yang didaftarkan merupakan tanah sengketa, kurangnya tenaga teknis, kurangnya sarana dan fasilitas, belum dipasangnya tanda batas tanah sementara oleh pemilik tanah. Tanggapan masyarakat Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal terhadap praktek PTSL sangat antusias karena masyarakat mendapat kemudahan yaitu berupa waktu penerbitan sertipikat yang relatif lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan PTSL di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sudah baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Getas selaku pelaksana kegiatan sudah bekerja semaksimal mungkin supaya PTSL berjalan lancar dan tepat waktu.